permendagri no 13 tahun 2006. 13 Tahun 2006 Dan Seluruh Turunanya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. permendagri no 13 tahun 2006

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Fakhrurazi. Download. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. 3. 11 Tahun 2020. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. : 25/PRT/M/2006 Organisasi dan Tata Kerja Balai Bendungan PerMen No. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Text. 1-2005 2. . 23 Tahun 2014; PP No. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. T. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1. Penjabaran APBD TA. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Permendagri adalah peraturan menteri dalam negeri yang mengubah pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006. Monografi Desa Dan Kelurahan: 13: 2012:. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini : Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. kecamatan rancasari. Hubungi kami melalui Facebook fb. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor O10); 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali. Permendagri No. 0. Glosarium. Tarif Penuh adalah tarif. Permendagri No. Permendagri No. 6K views • 9 slidesTahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); -3- jdih. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bookmark. Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2005 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan. 13 Tahun 2006 Dan Seluruh Turunanya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 11. Proses Penyusunan APBD 1 A. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Surat Edaran tentang Verifikasi Data Desa. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata. 24 tahun 2005 Permendagri No. Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 12 JUNI 2006. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. Permendagri 21 th. Permendagri No. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian dan pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja. Nomor. 2. go. Guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No. 13, kemendagri. 13, BN. 3. PP 58/ 2005 tentang Keuangan Daerah PP NO 58 Tahun 2005 pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah PSAK “2002” pasal 49 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tata cara mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta Permendagri No. Pasal 13 (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutmmakan mempunyai kompetensi di. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 7. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa garis pantai merupakan garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan. 13 Tahun 2007. Judul. 20 Tahun 2007 (X). Share: Twitter; Facebook; LinkedIn; Pinterest; Email; WhatsApp; 16 Likes. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. . Republik Indonesia. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Tahun 2018, PP No. 4. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. 137, BN. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini. selain itu Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan negar tahun 2010 yang akan. Belanja Langsung Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 excel. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. Permen No. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan. 42 Th. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Uploaded by: Pri-Naldo Sianipar December 2019 PDF Bookmark Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [9n0koy8o5k4v]. id 6. id E-mail Pengaduan : [email protected] Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Rencana Impor Dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Perundang-undangan. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan. Tag: PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DAN LAMPIRANNYA. Lampiran Ukuran; permen_no. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa, Pasal 3 menyatakan bahwa proses penetapan Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006 . 13 Tahun 2006, Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (Permendagri) NO. 5. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. Pemendagri No 13 tahun 2016 tentang evaluasi Rancangan Peranturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Permen Agraria dan Tata Ruang No. Belum. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2006 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari. Hal ini tentu menimbulkan banyak penyesuaian karena jadwal penyusunan sudah dimulai pada bulan April, sehingga banyak sekali jadwal tahap. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang. Field Value; Publisher: Badan Pengelolaan. 11-2007. TENTANG. 1. Peraturan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . 05 th 2006 Emisi Kendaraan lama Permen LHK Nomor 56 Tahun 2019 KLHK 22 Desember 2021 Bimtek BSILHK-KLHK 17 *Catatan: BM=Baku Mutu, NAB=Nilai Ambang BatasPermendagri no 13_thn_2006_. Permendagri No. 10. 22 Tahun 2006; Perda Kota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2003; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar. id;11 Hlm. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran. STATUS PERATURAN Dicabut dengan. Dalam sistem pengelolaan keuangan, istilah ini kita jumpai pada UU No. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. TENTANG. Approve. TENTANG. 111 DAFTAR PUSTAKA Arifah, Noor Aini dan Haryanto. Lampiran permendagri no 13 tahun 2006 hersu12345 623 views. permen pupr no. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Rafika Amalia Hastari batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. TENTANGPEDOMAN PENGELOI"AAN KEUANGAN DAERAH. 9, kemendagri. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. id: 240 hlm. U. permendagri no 21 tahun 2011 by bpmpdmesuji. Memasuki periode ketiga reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia,. 2006 Ttg. Desember 2021 194 Prayogo dan Sukoco Permendagri No. jkn. BPKD selaku Badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran,. . 17 Tahun 2007 Tentang pedoman Tekn. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah) PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. Download. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi danHalaman ini telah diakses 3451 kali. 30 Tahun 1979; Permendagri No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 tahun tahun 2022; perda no. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. go. 1 Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Di dalam Pasal 6, UU No. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal Ind puu-7-2009-permen no. kemdikbud. 13. Jakarta: Legalitas. id : 73 hlm. 61 Th. 13 Tahun 2003; UU No. DAFTAR ISI Proses Halaman A. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, yang di dalam format PP No. doc: 98 KB-1_2. Glosarium. Jakarta: Legalitas. 55 tahun 2008; permendagri no. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2005. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Lampiran Permendagri No 20 Tahun 2018: 20:. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mel 2006. PERMENDAGRI No. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. Pengertian APBD. Permendagri 20 Th 2009 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK Di Daerah. Belum Tersedia. PERMENDAGRI No. Peraturan Perundang-undangan. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 Prasetya, Teguh Iman 2008” Teori Fenomenologi Karya Suwardi. XXII_: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 Mei 2006 RINGKASAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Pemendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Volume 11 Nomor 2 : 191 - 197.